Selasa, 21 Juni 2016

Soal Blok Mahakam, Tak Mau Paksa Inpex dan Total

Jakarta, OG Indonesia-- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak ingin memaksa Inpex Corporation dan Total Indonesie, dua operator eksisting Blok Mahakam, untuk segera memutuskan penawaran share down 30 persen saham di Blok Mahakam oleh PT Pertamina (persero). 


Menteri ESDM Sudirman Said justru menanggapi santai soal sikap Inpex dan Total yang belum secara tegas menjawab tawaran kepemilikan saham di Mahakam. 

Sudirman menilai, yang terpenting bagi pihaknya kini bukan perkara apakah Pertamina harus berpartner dengan operator lain atau tidak. Sebab, yang terpenting saat ini adalah proses transisi Blok Mahakam bisa berjalan dengan baik, tanpa ada ganjalan seperti anjloknya produksi minyak dan gas bumi (migas). 

"Saya sih tidak terlalu buru-buru menyuruh mereka (Inpex dan Total) memutuskan. Karena yang penting adalah Pertamina siap, karena mereka akan jadi pengelola baru," kata Sudirman di Jakarta, Senin (20/6). Sudirman menyebutkan, ESDM sebelumnya telah bertemu kembali dengan Total. 

Operator yang berinduk di Prancis itu telah menegaskan bahwa kesepakatan soal porsi partisipasi pengelolaan Blok Mahakam tidak akan beririsan dengan berjalannya proses transisi. Pemerintah, lanjut Sudirman, tetap akan menghargai apapun keputusan Inpex dan Total.  

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengungkapkan, sampai saat ini Inpex maupun Total memang belum memberikan pernyataan resmi soal partisipasi pengelolaan Blok Mahakam. Syamsu menjelaskan, penilaian Pertamina praktis berbeda dengan Total atau Inpex dalam memandang perhitungan bagi hasil. 

Hal ini yang lantas membuat kedua operator asing tersebut masing menimbang berbagai aspek terutama soal kajian keekonomian lapangan. "Kan view mereka dan view kita berbeda dikaitkan dengan PSC-nya. Tapi bukan lantas mereka tidak jadi. Mereka mengevaluasi. Masih 2018," kata Syamsu. 

Sementara untuk tahun ini, Pertamina bersama dengan Inpex dan Total akan merampungkan perjanjian soal transfer data dan mekanisme transisi sehingga bisa menjaga angka produksi. Dalam pembahasan ini, ujar Syamsu, kedua pihak juga membahas masalah rencana pemboran yang akan berjalan pada 2018.