Sabtu, 31 Desember 2016

Pertamina Harusnya Bisa Jalankan BBM Satu Harga Sejak Dulu

Foto: ET
Jakarta, OG Indonesia -- Kebijakan BBM satu harga yang akan menyamakan harga BBM di Jawa dan luar Jawa, khususnya Papua pada tahun 2017 nanti, beberapa waktu lalu sudah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo. Ternyata tanpa perintah Presiden pun sebenarnya Pertamina sudah harus bisa menjalankan skema satu harga BBM untuk seluruh Indonesia tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPPB, sebuah LSM yang peduli terhadap persoalan transportasi dan bahan bakar kendaraan. "Pertamina gagal mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga sesuai dengan ketetapan Pemerintah. Dan Pemerintah membiarkan," kata pria yang akrab disapa Puput ini di kantor KPPB, Sarinah, Jakarta, Jumat (30/12).

Ia pun membeberkan bahwa dalam total biaya untuk memproduksi dan mendistribusikan BBM sebenarnya sudah ada komponen biaya untuk transportasi BBM ke seluruh wilayah Indonesia. Puput pun memaparkan komponen-komponen biayanya, mulai dari biaya pembelian minyak mentah sebesar 83,4%, biaya pengolahan (6%), biaya angkutan laut (5,8%), biaya distribusi (3%), dan biaya lainnya (1,8%). 

"Harusnya sama (harga BBM seluruh Indonesia), bahkan sebelum perintah Jokowi. Jadi tanpa kebijakan apa pun harganya harusnya sama," tegasnya.

Puput menjelaskan, dari komponen biaya distribusi yang sebesar 3%, seharusnya dapat menutupi semua biaya distribusi BBM ke seluruh wilayah Indonesia dengan cara subsidi silang. "Yang dekat dengan sumber minyak mensubsidi yang jauh dari sumber minyak. Yang dekat dengan pelabuhan atau depo Pertamina mensubsidi yang jauh," bebernya.

Diterangkan Puput, biaya bensin Premium yang ditanggung Pertamina sekitar Rp 5.000 per liter, artinya di dalamnya sudah dihitung biaya distribusi 3% yang sebesar Rp 150 per liternya. 

"Bensin itu kan sekitar 24 juta kilo liter atau 24 miliar liter, maka Rp 150 dikali 24 miliar liter, terus ditambah yang Solar misalnya 18 miliar liter. Itu kan angka yang besar, jadi bisa mensubsidi silang tadi. Jadi enggak ada alasan di Papua harganya Rp 50 ribu atau Rp 75 ribu per liter," terangnya.

KPPB pun menduga ada oknum di Pertamina yang mempermainkan harga sehingga harga BBM di Papua bisa melambung tinggi. "Kita menduga ada oknum di Pertamina mempermainkan itu, sehingga terjadi distribusi tidak masuk ke Papua sehingga perannya digantikan oleh pihak tertentu yang mencoba mencari rente atau keuntungan melalui proses itu," pungkasnya. RH