Senin, 06 Februari 2017

Bisikan Sesat yang Merusak Pertamina

Foto: Hrp
Oleh: Ferdinand Hutahean, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia

Pertamina baru saja mengalami guncangan yang mengganggu stabilitas operasi dan mengganggu kelangsungan program yang justru dicanangkan oleh Presiden yaitu kebijakan satu harga BBM seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pasalnya, Presiden melalui menteri BUMN secara mendadak mencopot 2 pejabat penting di Pertamina yaitu Direktur Utama Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang.

Dari sisi kinerja, Pertamina terus membaik dan terus menunjukkan kinerja yang semakin patut diacungi jempol. Pada saat harga minyak dunia anjlok dan mengakibatkan banyak perusahaan migas internasional terganggu operasinya karena laporan keuangan yang menunjukkan kerugian atau setidak-tidaknya penurunan keuntungan yang berdampak pada ancaman pengurangan karyawan, justru Pertamina mampu mempertahankan performa dan terus meningkat 2 tahun terakhir. Sektor hilir atau pemasaran mampu menyumbang kinerja bagus menjaga laporan keuangan yang positif bagi Pertamina.

Adanya informasi yang beredar di tengah publik dan atas penelusuran yang dilakukan oleh tim Energy Watch Indonesia, ada beberapa hal yang memang mengakibatkan sedikit terganggunya kinerja tim direksi Pertamina yang semestinya kolektif kolegial, yaitu ulah Direktur Utama Dwi Soetjipto yang layak disebut Mr One Man Show. 

Kami memang pernah mengusulkan akan Dwi segera dicopot karena sebagai Dirut tidak mampu memimpin organisasi Pertamina dan tidak mampu me-manage tim kerjanya yaitu sesama direksi menjadi tim yang solid. Santer memang di luar tersiar berita bahwa terjadi konflik antar kedua orang tersebut, namun atas penelusuran tim kami sesungguhnya bukan konflik yang terjadi, tapi Dwi merasa jabatannya dikudeta atas kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham Pertamina merombak struktur organisasi Pertamina dan menambah jabatan Wakil Dirut.

Dwi lantas tampaknya merasa dikudeta merangkak oleh pemerintah. Memangnya pemerintah perlu kudeta merangkak untuk mencopot Dwi? Sangat tidak perlu. Bahkan perubahan struktur organisasi itu adalah kebutuhan perusahaan untuk menghadapi tantangan yang semakin besar ke depan.

Lantas mengapa Presiden mencopot Dirut dan Wadirut? Bukankah kinerja Pertamina menunjukkan tren positif terutama di sektor hilir, pemasaran dan pengolahan? Sektor hulu bertahan dan yang lain menujukkan tanda-tanda positif kecuali Kinerja Dwi yang menurun karena merasa dikudeta sebagai Dirut.

Kami mendapat informasi bahwa saat ini jabatan Dirut Pertamina sedang diincar oleh kelompok yang terafiliasi dengan mafia migas serta kelompok "Papa Minta Saham" yang kasusnya kini hilang ditelan bumi. Kelompok mafia yang sangat bernafsu menguasai sektor migas dari dulu, hingga presiden pun terbujuk rayu kelompok ini untuk mengangkat Arcandra Tahar menjadi Menteri ESDM yang kemudian tumbang karena skandal kebohongan tentang status kewarganegaraan, dan sampai sekarang tidak pernah minta maaf atas peristiwa itu. 

Meski kemudian Presiden tak kuasa menolak kehendak kelompok mafia ini untuk kemudian mendudukkan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. Maka hasilnya orang-orang baik dan berprestasi harus tumbang seperti mantan menteri ESDM yang membongkar skandal papa minta saham, dan sekarang Wakil Dirut Pertamina pun tumbang padahal baru mendapat penghargaan dari Presiden. 

Kami mendapat informasi dari kalangan internal istana bahwa ada dugaan informasi dari Wakil Menteri ESDM lah yang mengakibatkan kedua pejabat tersebut dicopot. Bahkan bisikan tersebut mendahului rekomendasi dari Dewan Komisaris yang diserahkan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Kabarnya bisikan Wamen kepada Presiden itu berbeda dengan rekomendasi hasil kesepakatan Dewan Komisaris, padahal Wamen ESDM juga adalah Komisaris yang turut membuat rekomendasi tersebut. Jika informasi ini benar, patut dicurigai bahwa Wamen ESDM menelikung kesepakatan bersama Dewan Komisaris demi kepentingan yang tersembunyi.

Tampaknya kelompok mafia migas ini terus bekerja bahkan memperalat seorang pejabat negara untuk mempengaruhi kebijakan Presiden, hingga orang yang berprestasi menjadi korban dari rencana kelompok ini untuk mendudukkan orang-orangnya kedalam jajaran direksi Pertamina demi kelangsungan bisnis para mafia migas yang hingga kini tidak pernah tertangani secara hukum.

Kami sarankan kepada Yang Mulia Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi secara matang terhadap rencana mengangkat direksi yang baru Pertamina. Presiden sebaiknya tidak mengangkat direksi dari luar pertamina karena patut diduga itu adalah orang yang terafiliasi dengan kelompok mafia. 

Kami harap dengan segala kebijakannya agar Presiden mendengar masukan dari Serikat Pekerja Pertamina, Konfederasi Serikat Pekerja Migas dan kelompok lain yang lebih independen demi menyelamatkan Pertamina dari kehancuran dan untuk menggagalkan rencana kembalinya para mafia. Kami percaya Presiden akan menempatkan orang yang tepat di Pertamina dan yang mampu meneruskan amanah Presiden untuk BBM 1 harga seluruh Indonesia.*