Senin, 13 Maret 2017

IRESS Ingatkan Jonan Agar Tak Main-Main Terkait Pengelolaan Blok Mahakam

Marwan Batubara, Direktur Ekseskutif
Indonesian Resources Studies (IRESS).
Foto: Hrp
Jakarta, OG Indonesia -- Pernyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan saat mengunjungi Blok Mahakam di Kalimantan Timur pada Sabtu (11/03) tentang kemungkinan kelanjutan Total E&P Indonesie sebagai Operator di Blok Mahakam pasca 2017, ditanggapi dengan serius oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Dalam berita OG Indonesia, Sabtu (11/03) lalu,  terkait kemungkinan kelanjutan Total sebagai Operator di Blok Mahakam pasca 2017, Menteri ESDM mengatakan bahwa hal tersebut semata-mata untuk mempertahankan kapasitas produksi. Dikatakan Jonan, Total dipersilahkan untuk mendiskusikan hal ini dengan Pertamina dan SKK Migas.

"Saya sudah bilang dengan Total, (silahkan) bicara dengan Pertamina dan SKK Migas. Pertamina bisa menawarkan share down 39 persen saham maksimum, itu boleh karena 10 persen sahamnya ke pemerintah daerah. Pertamina harus mayoritas. Kalau mau, Total menawarkan, mau operator bersama atau operatornya dilanjutkan Total dan sebagainya. Orang-orang (pegawai) juga saya kira tidak akan diganti," ucap Jonan kemarin lusa. 

Menanggapi pernyataan Menteri ESDM tersebut, IRESS mengingatkan agar Menteri ESDM untuk tidak bermain-main dengan kebijakan pemerintah atas pengelolaan Blok Mahakam pasca 2017. "Bagi rakyat Indonesia, penguasaan Blok Mahakam (oleh pihak asing) selama setengah abad sudah lebih dari cukup. Enough is enough. Jangan tambah lagi, Bung Jonan!" tegas Marwan kepada OG Indonesia, Senin (13/03).

Ditekankan Marwan, bahwa sejak 2018 nanti Indonesia harus berdaulat dalam mengelola Blok Mahakam. Karena itu, Pertamina sebagai BUMN milik rakyat harus menjadi pengelola Blok Mahakam. 

"Siapa pun yang mencoba-coba meneruskan hak pengelolaan Mahakam kepada Total, sambil meremehkan kemampuan BUMN milik bangsa sendiri sangat pantas dipertanyakan nasionalime dan komitmennya terhadap kemandirian bangsa dan ketahanan energi nasional," tuturnya.

Ia pun mengatakan agar Menteri Jonan perlu memahami dan mendalami lebih dalam lagi terkait proses advokasi dan perjuangan rakyat untuk mengembalikan Blok Mahakam kepada BUMN yang telah berlangsung selama lebih dari 6 tahun. "Silakan Bung Jonan baca buku yang diterbitkan IRESS: Kembalikan MAHAKAM: MemAng HAk KAMi," ucapnya.

Dilanjutkan Marwan, dirinya meminta kepada Presiden RI Joko Widodo agar segera menerbitkan PP tentang pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina dengan pemilikan saham sebesar 90%. Sedang sisa saham 10% diserahkan kepada BUMD. "Pertamina dan BUMD harus membentuk konsorsium guna mengoperasikan Mahakam, tanpa partisipasi perusahaan swasta pemburu rente sebagai "free rider" atau penumpang gelap," paparnya.

"Jika Total dan Inpex ingin mengakusisi sekitar 25 persen saham Pertamina, maka keduanya harus membayar dana akuisisi sesuai dengan biaya akuisisi cadangan migas terbukti yang berlaku secara global. Seluruh proses akuisisi harus dilakukan secara transparan berdasarkan prinsip GCG," pungkas Marwan. RH