Jumat, 19 Mei 2017

Ancaman Crew Change, Industri Migas Tak Bisa Serap Tenaga Kerja

Special Session "Investing in Indonesians:
Impact of the Current Landscape di
IPA Convex 2017, Jumat (19/05).
Foto: Hrp
Jakarta, OG Indonesia -- Penurunan harga minyak dunia yang terjadi sejak tiga tahun terakhir berimbas kepada lesunya kegiatan investasi migas. Besaran investasi hulu migas di Indonesia pada tahun 2015 yang sebesar US$ 15,34 miliar turun sekitar 27% menjadi US$ 11,15 miliar di tahun 2016. Implikasinya kegiatan operasi migas pun berkurang yang kemudian dampaknya langsung dirasakan oleh para pekerja yang bernaung di perusahaan-perusahaan migas, di mana banyak terjadi pengurangan jumlah karyawan. 

Diungkapkan oleh Hasbi A. Lubis, Board of Member Society Petroleum Engineers (SPE)-Java Section, terjadi penurunan keanggotaan yang cukup signifikan dari anggota SPE sejak tahun 2014. “Dalam tiga tahun terakhir, professional member kita secara global turun sekitar 33.000 orang menjadi tersisa 99.000 orang,” jelas Hasbi dalam Special Session bertema “Investing in Indonesians: Impact of the Current Landscape” dalam The 41st Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2017, di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (19/05).

Namun diceritakan Hasbi, jumlah anggota SPE dari kalangan mahasiswa dari disiplin ilmu migas seperti teknik perminyakan, geofisika, dan pertambangan, ternyata masih tetap tinggi. “Secara global dalam tiga tahun terakhir, kalau profesional berkurang sekitar 33.000 orang, maka anggota dari mahasiswa bertambah 36.000 orang,” jelasnya.

Kondisi tersebut tentunya merupakan tantangan tersendiri bagaimana mempertemukan minat kerja di bidang perminyakan yang masih terus tinggi, namun serapan tenaga kerja di sektor hulu migas justru melemah. “Ada ancaman di crew change. Seperti kita tahu di kegiatan operasi migas ada istilah crew change di mana ada pergantian kru di lokasi. Nah crew change kali ini tidak ada yang menggantikan karena secara tiba-tiba tidak tersedia lapangan kerja yang disebabkan industri memangkas cost untuk efisiensi,” tutur Hasbi.

Ia pun mengingatkan agar Pemerintah bersama semua stakeholder terkait harus membuat rencana jangka panjang untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia di sektor hulu migas saat ini. Apalagi perubahan skema bagi hasil dari PSC Cost Recovery ke PSC Gross Split akan kian mendorong kegiatan usaha hulu migas untuk lebih efisien yang dinilai Hasbi juga akan memberi pengaruh tambahan kepada penyerapan tenaga kerja. 

Ditambahkan oleh Julianta P. Panjaitan, Ketua dari Indonesian Society of Petroleum Geologist (ISPG-IAGI), di samping lesunya investasi karena siasat efisiensi, iklim investasi yang belum atraktif di Indonesia juga turut memperberat permasalahan tenaga kerja di sektor hulu migas. “Dampak seperti lay off itu sudah ada mulai dari tahun 2015 sudah terjadi dan sampai saat ini masih terus terjadi,” terang Julianta.

Dikatakan olehnya, penyerapan tenaga profesional di bidang geologis juga terus menurun seiring berkurangnya aktivitas di sektor migas. Dari 1.000 lulusan geologis dalam 10 tahun terakhir di Tanah Air, yang terserap di industri hanya 10 persen. “Itu pun yang kerja permanen di bawah 10 persen. Ini merupakan fenomena gunung es,” kata dia. 

Julianta pun berharap pemerintah dapat mendorong kegiatan eksplorasi. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu di Tanah Air juga harus distandardisasi melalui sertifikasi di tengah kemungkinan maraknya pemakaian pekerja asing maupun pekerja lokal karena tuntutan efisiensi perusahaan. “Kami sangat berharap akan ada kolaborasi studi maupun riset dengan para pelaku usaha migas maupun pemangku kepentingan lainnya di industri ini,” tutur dia.

Cerita lain dikisahkan Rusalida Raguwanti, Ketua Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), yang mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir ternyata banyak program studi geofisika yang baru berdiri. “Mungkin ini dipicu awalnya dengan meningkatnya bisnis migas di Indonesia. Namun ini memberikan kekhawatiran bagi kita juga, karena lulusan yang dihasilkan dari 31 jurusan geofisika di Indonesia jumlahnya mencapai 700-800 orang per tahun. Itu harus jadi concern kita bersama, kemana mereka nanti akan bekerja,” beber Rusalinda.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Geofisika Indonesia, diceritakan Rusalinda, ternyata minat mahasiswa geofisika untuk bekerja di sektor migas masih tetap tinggi. “Didapatkan data bahwa minat untuk bekerja di bidang migas masih mendominasi sekitar 50 persen, sementara pada saat sekarang ini justru tidak ada rekrutmen atau program internship di perusahaan KKKS,” jelasnya.

Suara yang serupa disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Tutuka Ariadji. Menurutnya waktu tunggu dari para lulusan bidang perminyakan untuk mendapatkan pekerjaan pada kondisi saat ini menjadi lebih lama. “Dulu hanya beberapa bulan saja tapi sekarang para lulusan itu bisa menunggu 1 sampai 2 tahun untuk mendapatkan pekerjaan, di mana ada sekitar 30 persen lulusan yang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut,” ungkap Tutuka.

Sementara, karyawan di sejumlah perusahaan migas pun semakin berkurang karena imbas efisiensi. Alhasil banyak profesional migas yang justru beralih profesi ke pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan pendidikannya. “Sejumlah besar karyawan migas sudah pindah ke sektor lain, angkanya berbeda-beda dari satu perusahan ke perusahaan lain,” ucapnya. Dengan situasi seperti ini maka ada kemungkinan bagi perusahaan-perusahaan migas untuk kehilangan expertise yang menguasai ilmu migas. “Potensi kehilangan expertise ini nantinya akan membuat semacam brain drain,” tambah Tutuka.

Taufik Aditiyawarman, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAFMI), juga mengatakan bahwa dampak harga minyak yang rendah serta turunnya investasi hulu migas juga memberikan multiplier effect bagi para anggota IAFMI yang merupakan para profesional di industri penunjang migas. “Para pekerja konstruksi, engineering sampai vendor supllier itu juga terdampak,” tegasnya.

Menurut Direktur IPA Ignatius Tenny Wibowo, pilihan sulit harus dihadapi oleh perusahaan dengan situasi seperti saat ini, di mana perusahaan dihadapkan dengan pilihan antara menghentikan operasi sementara atau mengurangi sebagian tenaga kerjanya. “Padahal sekitar 95-98 persen tenaga kerja di sektor migas merupakan tenaga kerja lokal,” jelasnya.

Tenny menambahkan, kendati perusahan migas melakukan berbagai macam upaya, tetapi penurunan investasi sekitar 50 persen mau tidak mau akan memiliki impact terhadap seberapa besar perusahaan dapat menyerap tenaga kerja yang baru dan mempertahankan tenaga kerja yang ada. 

“Kita harus punya strategi yang benar. Untuk jangka pendek kita harus tetap memberikan kesempatan dengan cara informal misalnya dengan memberikan kesempatan magang selama enam bulan, sampai kunjungan lapangan dan kerja praktek. Namun yang harus kita pikirkan sekarang adalah untuk jangka panjangnya, menurut saya kita semua harus bekerja bersama-sama untuk ini,”tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, S. Herry Putranto Ketua Komunitas Migas Indonesia (KMI) menyampaikan keprihatinannya, permasalahan ini menjadi perhatian khusus bagi KMI, mengingat KMI membawahi kurang lebih 17.000 anggota profesional migas yang tergabung dalam Milis Migas Indonesia, sebagai langkah strategisnya KMI akan mencarikan solusi permasalahan ini melalui berbagai agenda diskusi rutin yang mendudukan bersama regulator, pelaku usaha, profesional dan pakar. 

"KMI sangat fokus dengan pengembangan SDM di sektor migas, mengingat anggota kita yang mayoritas profesional inilah, perlu kiranya kita mencari solusi ke depan untuk mengembalikan kejayaan migas Indonesia. KMI melalui LSP Migas kita juga sudah memulai memberikan pelatihan-pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas profesional. Tak hanya itu, melalui KMI Goes to Campus yang menjadi salah satu agenda rutin KMI juga , kami membina para mahasiswa melalui Sosialisasi Sertifikat Kompetensi Pendamping Ijazah (SKPI) yang telah kami persiapkan, hal ini untuk menjadi bekal mahasiswa ketika mereka lulus dan harus bersaing di dunia kerja,"pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini KMI telah mengantongi perjanjian dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah III untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi guna mendukung SKPI bagi mahasiswa. RH