Rabu, 17 Mei 2017

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Amien Rais Tantang Luhut Adu Data

Foto: Hrp
Jakarta, OG Indonesia -- Mantan Ketua MPR RI yang juga politisi senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menantang Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk adu data soal reklamasi di Teluk Jakarta.

"Secara sangat lugas dan cukup ksatria Pak Marwan Batubara dan tim Pak Muslim (Pakar Teknik Kelautan ITB), kemudian tokoh-tokoh nelayan, Pak Bintang Pamungkas dan lain-lain, itu bersedia dengan senang hati bagaimana Pak Luhut dengan timnya itu adu data, adu kesahihan, apa legalitas itu kemudian manfaat dan sebagainya," kata Amien dalam acara seminar bertajuk 'Stop Reklamasi Teluk Jakarta' di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/05).

Karena itu sebelum proses pembangunan dilakukan lebih lanjut, Amien menekankan agar proyek reklamasi di Teluk Jakarta ini dimoratorium dulu. "Paling tidak kita moratorium dulu. Kita menghargai Pak Luhut Pandjaitan dan Pak Luhut juga harus menghargai kita-kita ini. Mari kita adu fakta, adu data. Kalau memang data Pak Luhut bahwa reklamasi mengurangi banjir betul, ya sudah saya tiarap. Tapi kalau kalau data kita lebih shahih, lebih afdal, lebih kuat, tentu Pak Luhut, mohon maaf, hentikan," ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara yang menegaskan bahwa proyek reklamasi di Teluk Jakarta harus dihentikan. "Kita minta Pak Amien membimbing kita, memimpin kita, untuk menyampaikan sikap bahwa (proyek reklamasi) ini harus berhenti," jelas Marwan.

Diceritakan olehnya, kajian ilmiah Pemerintah soal reklamasi sebenarnya sudah dilakukan pada masa Rizal Ramli menjadi Menko Kemaritiman. "Kajian ilmiah itu sudah menyimpulkan bahwa proyek reklamasi tidak boleh dilanjutkan atau intinya harus dihentikan," ungkap Marwan.

Karena itu jika keputusan Pemerintah saat ini berubah, diucapkan Marwan, masyarakat wajib mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk kembali berpegang pada apa yang sudah dikaji sebelumnya. 

Ia pun menekankan bahwa untuk proyek reklamasi ini banyak sekali dilakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Peraturan. "Seandainya penghentian (reklamasi) memberikan kerugian bagi taipan pengembang, maka itu merupakan tanggung jawab mereka. Jangan gara-gara kesalahan yang mereka lakukan lalu rakyat atau negara yang diminta menanggung," tegasnya.

"Kita meminta Pak Jokowi jangan mengampuni atau melanjutkan reklamasi dan justru menghentikan. Dan juga kita meminta Pak Jokowi mengendalikan seluruh menteri yang ada di bawahnya, tidak terkecuali Pak Luhut," pungkas Marwan. RH