Jumat, 27 Oktober 2017

Resmikan SPBU Vivo, Pekerja Pertamina akan Adukan Jonan ke Presiden

Foto: Ist
Jakarta, OG Indonesia -- Kendati pasar retail BBM saat ini sudah terbuka dan siapa pun bisa membuka bisnis SPBU sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mempertanyakan tindakan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang meresmikan SPBU Vivo di Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis (26/10).

Presiden FSPPB Noviandri mempertanyakan kenapa undangan peliputan media dari SPBU swasta tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah lewat Kementerian ESDM. "Ini suatu hal yang tidak lazim, proyek pemerintah saja yang mengundang media adalah istansi penanggung jawab proyek tersebut," kata Noviandri, Jumat (27/10).

"Apalagi peresmian SPBU tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM beserta jajaran pejabatnya. Apa maksud dari semua ini?" tanya Noviandri.

Ditambahkan olehnya, saat ini pemerintah  sedang mendorong penggunaan energi bersih di mana untuk kendaraan bermotor tentunya dengan kualitas BBM yang baik seperti penggunaan BBM dengan standar Euro 4 dan secara bertahap ke Euro 6. "Sedangkan SPBU yang barusan diresmikan oleh Menteri ESDM masih menjual BBM dengan standar RON 88," tuturnya.

Dari pengamatan para wartawan tiga hari sebelum acara peresmian memang masih tertulis produk Revvo 88 di SPBU Vivo Cilangkap, namun pada saat peresmian sudah diganti menjadi Revvo 89. "RON 88 pernah dicap oleh pemerintah sebagai barang busuk melalui Ketua Tim Tata Kelola Migas dan melarang Pertamina menjualnya dan tentunya sebagai perusahaan negara harus tunduk dengan keputusan pemerintah walau Pertamina harus mengeluarkan biaya untuk merubah infrastruktur dan mode kilang," bebernya.

Noviandri mengatakan, dengan diresmikannya SPBU Vivo yang notabene adalah SPBU swasta oleh pemerintah, maka semakin menyakinkan bahwa yang menjadi kompetitor Pertamina bukan SPBU tersebu tetapi justru adalah Pemerintah. "Rakyat harus tahu soal ini," tegasnya.

Apalagi saat ini, menurut Noviandri, banyak penugasan yang diberikan pemerintah kepada Pertamina di mana biaya yang timbul menjadi beban Pertamina sehingga memberatkan kegiatan operasional Pertamina.

"FSPPB tentunya tidak akan tinggal diam menyikapi soal ini dan kami akan berkirim surat ke Presiden Jokowi untuk menyampaikan permasalahan ini karena menurut kami sangat tidak sejalan dengan konsep Nawa Cita," tutup Noviandri. RH