Senin, 18 Desember 2017

APAMSI Keluhkan Kurangnya Perhatian Pemerintah dan PLN Pada Industri Fotovoltaik Nasional

Foto: Hrp
Jakarta, OG Indonesia -- Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI) menyampaikan sejumlah keluhannya terkait pengembangan energi terbarukan terutama energi tenaga surya di Indonesia.

Dikatakan oleh Nick Nurrachman, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APAMSI tahun 2017 yang digelar di Jakarta, Jumat (15/12), menggerakkan pertumbuhan dan pemberdayaan industri fotovoltaik dalam negeri sama pentingnya dengan gerakan pemanfaatan energi surya. Karena itu menurutnya, kemandirian industri dan penguasaan teknologi fotovoltaik harus menjadi kepentingan nasional.

APAMSI pun menyampaikan secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo apa saja persoalan pokok yang dihadapi industri fotovoltaik dalam negeri. "Industri fotovoltaik di Indonesia masih sangat lemah karena kurang perhatian Pemerintah dan PLN sebagai stakeholder utama," tegas Nick.

Ia membeberkan, komitmen pengembang IPP PLTS di Indonesia untuk menggunakan panel surya produk dalam negeri yang tidak ada dan belum diterapkan sanksi tegas bagi pelanggarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian, tidak ada pula kejelasan prospek pasar domestik dan skala ekonomi kecil yang membuat industri fotovoltaik sulit berkembang. "Bersamaan itu, produsen fotovoltaik dalam negeri pun digempur produk asing untuk bersaing dalam kondisi bisnis yang tidak setara," terangnya.

Ditambahkan Nick, masih ada pula kendala ketidaktersediaan industri hulu dan penopang fotovoltaik, tak adanya insentif fiskal, harga yang kurang bersaing, serta belum adanya infrastruktur pengujian di Indonesia. 

Ada pula banyak pelanggaran pengadaan barang PLTS di Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD dengan menggunakan fotovoltaik impor. "APAMSI mengharap dilakukan penegakan hukum dan pengawasan secara tegas agar menimbulkan efek jera," ucapnya.  

""Membangun industri yang kuat dan memiliki daya saing adalah tanggung jawab bersama untuk kepentingan nasional jangka panjang. Patut disayangkan jika untuk tujuan memperoleh energi murah secara cepat namun mengorbankan pemberdayaan industri dalam negeri padahal ada pilihan lain yang lebih cerdas," pungkasnya. RH