Selasa, 13 Februari 2018

Direksi Pertamina Kembali Dirombak, FSPPB: Ini Sudah Keterlaluan

Foto: Hrp
Jakarta, OG Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Pertamina (Persero), pada hari ini, Selasa (13/02) kembali merombak jajaran direksi di Pertamina.

Bertempat di Gedung Kementerian BUMN, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Hary Sampurno sore tadi menyerahkan salinan putusan Menteri BUMN kepada jajaran Direksi Pertamina.

Terjadi perubahan nomenklatur berupa Perubahan Direktur Pemasaran menjadi Direktur Pemasaran Ritel. Selain itu, menetapkan Penambahan nomenklatur Direktur Pemasaran Korporat dan Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur. Serta, meniadakan Direktur Gas. 

Sejak adanya perubahan nomenklatur tersebut, maka jajaran Direksi Pertamina menjadi:

1. Elia Massa Manik selaku Direktur Utama
2. Arief Budiman selaku Direktur Keuangan
3. Syamsu Alam selaku Direktur Hulu
4. Muchamad Iskandar selaku Direktur Pemasaran Ritel, merangkap Direktur Pemasaran Korporat sampai dengan penetapan direktur definitif
5. Nicke Widyawati selaku Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur, merangkap Direktur SDM sampai dengan penetapan direktur definitif
6. Dwi Wahyu Daryoto selaku Direktur Manajemen Aset
7. Toharso selaku Direktur Pengolahan
8. Gigih Prakoso selaku Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko
9. Ardhy N. Mokobombang selaku Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia

RUPS juga memberhentikan dengan hormat Yenni Andayani selaku Direktur Gas. "Perubahan nomenklatur Direksi merupakan keputusan Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham, dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis migas ke depan," jelas VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito.

Namun, pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyayangkan perombakan direksi dan penambahan nomenklatur direksi yang kembali terjadi di perusahaannya dalam waktu yang relatif cepat. "Ini sudah sangat keterlaluan apa langkah yang dilakukan Kementrian BUMN," tegas Noviandri, Presiden FSPBB kepada OG Indonesia. 

Ia menerangkan dengan penambahan direksi baru hanya akan menambah biaya operasional yang belum tentu berdampak positif kepada perusahaan. "Biaya operasional akan sangat besar untuk membiayai direktur dan direktorat yang baru dan belum tentu nanti akan memberikan kontribusi bagi pendapatan Pertamina," jelasnya. RH