Jumat, 09 Februari 2018

Komisi VII Dukung Blok Eastkal Diberikan 100% ke Daerah

Ichwan Datu Adam,
Anggota Komisi VII DPR RI.
Foto: Hrp
Jakarta, OG Indonesia -- Kepastian siapa yang bakal mengelola Blok East Kalimantan (Eastkal) pasca berakhirnya kontrak Chevron pada 24 Oktober 2018 mendatang masih menimbulkan pertanyaan berbagai pihak. Menteri ESDM setelah RDP dengan Komisi VII DPR RI pada akhir Januari lalu, memberi sinyal tidak akan melelang blok migas di Kalimantan Timur tersebut. Apakah ini berarti Pertamina yang bakal mengelolanya sesuai Permen ESDM No. 16/2015 dan No. 37/2016?

Wahdiat Alghazali, Direktur Utama BUMD Benuo Taka mengatakan seharusnya pemerintah pusat tidak lagi menyerahkan Blok East Kalimantan ke Pertamina sebab Pertamina tidak berminat atas blok ini. "Rasanya aneh ketika menyatakan tidak berminat, kok malah sekarang menarik lagi ucapannya," kata Wahdiat, Jumat (09/02).

Ia menegaskan, sudah saatnya pihak daerah terutama Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diberikan hak pengelolaan 100% untuk Blok East Kalimantan, mengingat sudah 40 tahun pihak daerah hanya menjadi penonton. 

Menurut Wahdiat, Kabupaten PPU sudah didukung penuh oleh Komisi VII DPR RI agar dapat mengelola secara B to B 100%, di luar PI 10%. Ichwan Datu Adam salah satu Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kaltimra sangat mendukung jika Blok East Kalimantan diberikan penuh ke BUMD Benuo Taka. "Pertamina sudah cukup dengan Blok Mahakam, maka Blok Eastkal pantas dilepaskan saja ke BUMD," ucap Datu.

Kesanggupan BUMD Benuo Taka untuk mengelola Blok East Kalimantan ditegaskan oleh Wahdiat. Ia bahkan pernah menegaskan di hadapan Komisi VII DPR RI, Dirjen Migas, SKK Migas, dan Dirut PHE, bahwa pihaknya siap mengelola Blok East Kalimantan dengan financing back up sebesar USD 100 juta.

"Kami siap dari sisi finansial, human capital dan teknologi dengan komitmen mempertahankan dan meningkatkan produksi sebagaimana kami mengelola Blok Wailawi eks Vico yang sudah berjalan lebih dari 13 tahun dan buktinya jalan sampai sekarang," tegas Wahdiat.

Dipaparkan olehnya, mengingat Blok East Kalimantan sudah masuk ke dalam declining phase, seharusnya tidak masalah jika blok tersebut diberikan ke Kabupaten PPU. Dengan mengelola Blok East Kalimantan, Kabupaten PPU secara ekonomi akan terbantu karena adanya penambahan fiskal untuk daerah yang selama ini anjlok akibat penurunan DBH Migas.

Sementara itu, Sekjen Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB) Riduan, juga mendukung Blok East Kalimantan diberikan 100% ke BUMD. Ia mengingatkan bahwa selama ini daerah Kalimantan Timur seperti hanya jadi sapi perah saja. "Coba lihat dan buktikan mana komitmen CSR yang diberikan perusahaan asing dan Pertamina kepada daerah, hanya isapan jempol saja dan buktinya kami tetap saja miskin," ujarnya. 

Menurut Riduan, GRKB sudah berkirim surat ke Presiden agar Blok East Kalimantan ini diserahkan saja ke pihak BUMD Benuo Taka. "Jika Pertamina masih ngotot maka kami pun terus akan melawan," tegasnya. RH