Rabu, 07 Maret 2018

BPDP Klaim Insentif Biodiesel Hemat APBN Rp 21 Triliun

Foto: Hrp
Jakarta, OG Indonesia -- Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit mengklaim dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Rp 21 triliun selama tahun 2015-2017. Pemerintah juga bisa menghemat devisa negara hingga Rp 14,83 triliun per tahun karena tidak perlu impor bahan bakar jenis Solar. Penghematan tersebut berasal dari kebijakan mandatori biodiesel yang tak lagi disubsidi oleh Pemerintah, tapi sudah dibebankan lewat dana yang dikelola BPDP sejak Agustus 2015.

"Dengan skema insentif ini, pemerintah tidak perlu mengeluarkan APBN Rp 21 triliun dari 2015-2017 untuk implementasi kebijakan mandatori biodiesel. Selain itu, dengan adanya skema insentif ini, pemerintah juga menghemat devisa negara hingga Rp 14,83 triliun per tahun karena tidak perlu impor bahan bakar jenis Solar sekitar 3 juta KL," terang Dono Boestami, Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit di Jakarta, Selasa (06/03).

Ia menerangkan, insentif biodiesel berasal dari dana yang dipungut perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor komoditas kelapa sawit yang kemudian dikelola oleh BPDP Kelapa Sawit. Dana tersebut akan digunakan kembali untuk pengembangan industri sawit, termasuk untuk penyaluran biodiesel yang merupakan kebijakan ketahanan energi nasional lewat pengembangan energi terbarukan.

"Insentif biodiesel adalah salah satu wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Sumber dananya bukan dari APBN, sehingga negara tidak mengeluarkan uang untuk insentif ini," tegas Dono.

Selain penghematan berupa uang, skema insentif juga terbukti mengurangi C02 dan menjadi bagian dari komitmen COP 21 Paris untuk memenuhi target nasional pengurangan emisi sebesar 29% (unconditional) dan 41% (dengan dukungan internasional) pada 2030. "Tanpa penerapan kebijakan biodiesel Indonesia sulit memenuhi komitmen tersebut," jelasnya.

Saat ini, ada 19 perusahaan produsen biodiesel yang menerima insentif. Besarnya insentif yang diberikan tergantung jumlah biodiesel yang disalurkan. "Tanpa insentif, penyaluran biodiesel sulit dilakukan oleh perusahaan karena harga indeks pasar biodiesel lebih tinggi dibandingkan harga indeks pasar bahan bakar jenis Solar saat ini," bebernya.

Namun Dono menegaskan, pemberian insentif untuk biodiesel ini bersifat sementara, karena jika harga indeks pasar BBM jenis Solar naik dan menyamai harga indeks pasar biodiesel maka tidak diperlukan lagi insentif. RH