Kamis, 29 Maret 2018

Komisi VI: SK 039 Menteri BUMN Bodong!

Inas Nasrullah Zubir, Wakil Ketua
Komisi VI DPR RI
Foto: Hrp
Jakarta, OG Indonesia -- Pihak Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menunda implementasi SK 039 karena keluarnya aturan tersebut dinilai tergesa-gesa dan belum jelas kajiannya.

"Panja (Panitia Kerja) Pertamina Komisi VI meminta Menteri BUMN untuk menunda implementasi SK 039 tersebut sebelum Menteri BUMN menjelaskan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan kepada panja Komisi VI," tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir di Jakarta, Rabu (28/03). 

Diterangkan olehnya, berdasarkan UU MD3, Panja Komisi VI dapat merekomendasikan kepada pemerintah untuk mencabut SK 039 tersebut. "Menteri BUMN telah menerbitkan SK No. 39/MBU/02/2018 yang sangat kontroversial atau bisa juga kita sebut bodong karena tanpa melalui proses kajian untuk merubah nomenklatur direksi Pertamina," ucap politisi Partai Hanura ini.

Perubahan nomenklatur direksi Pertamina lewat SK Menteri BUMN tersebut sendiri telah menimbulkan keresahan di kalangan pekerja Pertamina. Federasi Serikat Perkerja Pertamina Bersatu (FSPPB) bahkan telah melayangkan gugatan terhadap SK Menteri BUMN tersebut ke PTUN.

Kisruh di tubuh Pertamina ini, diterangkan Inas, telah menarik perhatian Komisi VI karena di saat Panja Pertamina Komisi VI sedang berlangsung, tiba-tiba Menteri BUMN akan merombak nomenklatur direksi Pertamina. "Bisa saja kita menduga bahwa ada sesuatunya Menteri BUMN di Pertamina yang disembunyikan dari penciuman DPR," ungkapnya.

Dalam rapat Panja Pertamina pada Rabu (28/03) kemarin, yang menghadirkan Deputi Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno serta Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, dikatakan Inas, terungkap bahwa perubahan nomenklatur direksi Pertamina yang tercantum dalam SK 039 Menteri BUMN tidak melibatkan jajaran direksi Pertamina. "Ini cenderung terburu-buru, tidak tranparan dan tidak akuntabel," pungkas Inas.