Rabu, 05 September 2018

Baru Sepekan Menjabat, Dirut Pertamina Sudah Diminta Mundur Pekerja

Foto: Hrp
Jakarta, OG Indonesia -- Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta Nicke Widyawati dari posisi sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Dikatakan oleh Arie Gumilar, Presiden FSPPB, penolakan dan kekecewaan FSPPB atas ditetapkannya Direksi Pertamina dari eksternal tanggal 29 Agustus lalu kini terbukti. 
Menurutnya, baru sekitar sepekan Nicke Widyawati menjabat Dirut Pertamina, ternyata kini posisinya banyak dipertanyakan berbagai pihak, terlebih dengan adanya dugaan keterlibatannya dalam kasus Korupsi PLTU Riau-1. 

Dari berbagai pemberitaan di Media, KPK telah menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut. Secara langsung atau pun tidak langsung perusahaan kami PT Pertamina (persero) jadi ikut disebut-sebut dan ini menjadi citra buruk buat kami sebagai Pekerja Pertamina.

Ditegaskan Arie, pekerja yang sudah bersungguh-sungguh menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan tata nilai 6C-nya (Clean, Confident, Competitive, Customer Focus, Comercial dan Capable) merasa dinodai oleh keputusan pemerintah yang menunjuk direksi secara ceroboh.

"Untuk itu kami mendesak agar Nicke Widyawati mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Pertamina atau Menteri BUMN segera menonaktifkan Nicke Widyawati dan menggantinya pada kesempatan pertama sesuai dengan kriteria yang disampaikan FSPPB dalam berbagai kesempatan dan media," paparnya.

Arie kembali menjelaskan bahwa kriteria Dirut Pertamina haruslah orang yang paham bisnis Pertamina dari hulu sampai hilir, bebas dari kepentingan politik , memiliki integritas dan mampu melawan berbagai tekanan dari pihak manapun serta yang paling penting adalah menjadikan pekerja sebagai stake holder utama. "Masukan dari pekerja melalui FSPPB senantiasa dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis  bisnis perusahaan," tambahnya.

FSPPB sendiri mendukung KPK sepenuhnya untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan Dirut Pertamina. "Kami mendesak agar KPK harus dapat meyakinkan bahwa dalam hal pemeriksaan dan penyidikan, Dirut Pertamina tidak menggunakan anggaran dan fasilitas PT Pertamina (Persero)," pungkas Arie. RH