Rabu, 05 Desember 2018

Sengkarut Masalah PLN, Pekerja Ancam Mogok Jika Jokowi Tidak Turun Tangan

Foto: Hrp
Jakarta, OG Indonesia -- Pekerja PLN yang tergabung dalam SP PLN menilai kondisi PLN saat ini sangat mengkhawatirkan dipandang dari berbagai segi. Karena itu SP PLN meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menangani sengkarut masalah yang ada di PLN sekarang.

Dikatakan oleh Jumadis Abda, Ketua Umum SP PLN, saat ini banyak kasus berbau korupsi yang terjadi di PLN. Salah satunya kasus korupsi mega proyek PLTU Riau 1 yang saat ini sedang ditangani aparat hukum. Lalu, kondisi keuangan PLN saat ini juga cukup menyedihkan dengan kerugian yang diderita PLN sampai Triwulan 3 mencapai Rp. 18.48 Triliun. 

Serta yang ketiga, ada upaya pelemahan di internal PLN yang sengaja diciptakan berupa memburuknya hubungan industrial karena pelanggaran kesepakatan dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

"Permasalahan ketiga ini adalah upaya pelemahan di internal PLN yang dilakukan oleh Direksi PLN, yakni ketidaktaatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang ada. Ini Seolah-olah ada grand design untuk menurunkan motivasi kerja pegawai yang pada akhirnya membuat produktivitas kerja menurun. Sehingga PLN semakin terpuruk," papar Jumadis Anda di Jakarta, Rabu (05/12).

Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, dikatakan Jumadis, SP PLN telah menempuh segala cara untuk berbuat mengingatkan serta mengoreksi. "Jalur-jalur sesuai aturan yang berlaku telah ditempuh. Melalui penyampaian kajian, musyawarah, mengajak berunding, sampai perundingan dihentikan sepihak oleh Direksi PLN sehingga deadlock," ungkapnya.

Karena itu, menurut Jumadis, untuk melindungi dan menyelamatkan PLN maka SP PLN terpaksa meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Joko Widodo. 

Ada dua hal yang dituntut SP PLN kepada Presiden Jokowi. Pertama, agar Presiden mengganti Direksi PLN saat ini yang bertanggungjawab membuat PLN terpuruk serta menderita kerugian yang sangat besar. "Direksi PLN harus diganti dengan orang-orang yang memiliki integritas, profesional dan memiliki kompetensi di bidang kelistrikan," ucapnya.

Tuntutan kedua adalah agar penguasaan kelistrikan di bidang pembangkit yang menguasai hajat hidup orang banyak dikembalikan kepada negara. "Sehingga Indonesia memiliki kedaulatan di bidang energi dan listrik. Harga listrik yang dihadirkan ke masyarakat juga bisa lebih murah," jelasnya.

Ditegaskan Jumadis, jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu dua bulan atas tuntutan SP PLN kepada Presiden dalam waktu dua bulan ke depan, maka pegawai PLN yang tergabung dalam SP PLN dengan anggotanya sebanyak 35.000 orang di seluruh Indonesia terpaksa harus "istirahat" dulu dari pekerjaan rutinnya.

"Kami akan menggunakan hak kami yang dilindungi Undang-Undang melakukan mogok kerja selama tujuh hari kalender. Hak mogok kerja adalah alternatif terakhir yang harus kami tempuh ketika seluruh saluran yang telah kami lakukan termasuk meminta Presiden turun tangan untuk menyelamatkan PLN buntu," pungkasnya. RH